Siaran Pers
Pernyataan, temuan, dan kegiatan terbaru Indonesia Procurement Watch.
IPW Apresiasi Langkah Polri Ungkap Dugaan Korupsi Mantan Jaksa Jampidsus, Desak Pengusutan hingga Tuntas
Indonesia Procurement Watch (IPW) menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa pada Jampidsus. IPW menegaskan pentingnya penyidikan yang profesional, independen, dan transparan, serta mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum demi menjaga integritas penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan publik.
IPW Meminta Presiden Prabowo Bersikap Tegas, Netral, dan Menjaga Imparsialitas Penegakan Hukum di Tengah Dinamika Antar Aparat Penegak Hukum
Indonesia Procurement Watch (IPW) meminta Presiden Republik Indonesia untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi. IPW menilai kepemimpinan Presiden yang tegas dan imparsial sangat penting guna menjaga stabilitas penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. IPW juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berlandaskan prinsip equality before the law, supremasi hukum, akuntabilitas, dan transparansi tanpa pandang bulu.
Refleksi Akhir Tahun IPW: Integritas Pengadaan
IPW menengok advokasi setahun dan menegaskan ulang pesan intinya: pengawasan harus dimulai dini dan melibatkan publik.
IPW Terbitkan Panduan Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
Bertumpu pada karya prinsip-prinsip pengadaannya, IPW menyajikan panduan berbahasa sederhana tentang cara belanja publik semestinya berjalan.
IPW: Cegah Persekongkolan Tender
IPW menyebut persekongkolan antarpeserta — atau antara peserta dan pejabat — sebagai mesin di balik tender yang diatur.
IPW Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan Darurat
Krisis membenarkan pembelian lebih cepat — IPW meminta kecepatan diimbangi keterbukaan segera setelahnya.
IPW: Batasi Penyalahgunaan Penunjukan Langsung
Penunjukan langsung punya kegunaan yang sah — IPW mengingatkan agar tak diregangkan untuk menghindari kompetisi.
IPW: Transparansi Pemilik Manfaat Penyedia Wajib
Mengetahui siapa yang benar-benar mengendalikan peserta, bagi IPW, mendasar untuk membedakan kompetisi sejati dari sandiwara.
IPW Dorong Penguatan Peran APIP
IPW menempatkan aparat pengawas internal (APIP) sebagai garis pertahanan pertama — bila independen dan didengar.
IPW Soroti Lemahnya Pengawasan Pengadaan di Daerah
IPW menilai celah pengawasan paling lebar ada di tingkat daerah, tempat kapasitas dan sorotan kerap paling tipis.
IPW: Waspadai Manipulasi Harga Perkiraan Sendiri
Karena penawaran dinilai terhadap HPS, IPW mengingatkan perkiraan yang digelembungkan bisa menyembunyikan mark-up sejak awal.
IPW Serukan Perlindungan Pelapor di Sektor Pengadaan
Orang dalam kerap melihat kejanggalan lebih dulu — IPW menegaskan mereka harus bisa melapor tanpa takut pembalasan.
IPW: Tender Peserta Tunggal Adalah Sinyal Risiko
IPW meminta instansi menjelaskan, bukan menganggap biasa, tender yang berulang hanya menarik satu peserta.
IPW: Perkuat Sistem e-Tendering SPSE
IPW memandang platform e-tendering yang tangguh dan terekam penuh sebagai salah satu alat antikorupsi paling efektif.
IPW Dukung Keterbukaan Data Kontrak (Open Contracting)
IPW mendukung penerbitan informasi pengadaan sebagai data terbuka dan terstruktur di sepanjang siklus kontrak.
Anggaran Pengadaan Ratusan Triliun Butuh Pengawasan Publik
IPW menempatkan besarnya belanja pengadaan tahunan sebagai alasan pengawasan warga tak bisa bersifat pilihan.
IPW Dorong Tata Kelola e-Katalog yang Lebih Ketat
Seiring meningkatnya pembelian langsung lewat katalog, IPW menyerukan kontrol lebih kuat atas pencantuman harga dan penyedia.
Proyek Strategis Harus Tetap Melalui Mekanisme Pengadaan Resmi
IPW mengingatkan agar proyek bernilai besar atau strategis tidak melewati tender terbuka dan sistem pengadaan elektronik.
70% Kasus Korupsi Bersumber dari Pengadaan Barang & Jasa
IPW kembali menegaskan temuannya bahwa mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan publik.
Survei IPW: Mayoritas Pemenang Tender Mengaku Menyuap
IPW mengutip temuan survei bahwa sebagian besar pemenang tender pemerintah menyuap demi memenangkan kontrak.
IPW Dorong Alat Pemantau E-Procurement untuk Masyarakat
Panduan praktis membantu warga dan kelompok masyarakat sipil mengenali risiko kecurangan di seluruh siklus pengadaan.
Pengawasan Harus Dimulai dari Tahap Perencanaan, Tegas IPW
IPW mendesak instansi pengguna, terutama di daerah, memperkuat kontrol jauh sebelum kontrak ditetapkan.