Tentang Indonesia Procurement Watch

IPW dideklarasikan pada 28 Oktober 2002 oleh para tokoh dari kalangan masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintah — organisasi nirlaba dan nonpartisan yang lahir dari keprihatinan atas berbagai masalah dalam sistem dan praktik pengadaan publik di Indonesia.

IPW hadir untuk menjawab kenyataan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa menjadi sumber utama korupsi di Indonesia. Berdasarkan temuan yang kerap disampaikan IPW, sekitar 70 persen kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari pengadaan barang dan jasa. Studi Bank Dunia bahkan mensinyalir kebocoran 10 hingga 50 persen pada anggaran pembangunan yang disalurkan melalui pengadaan pemerintah.

Dengan anggaran pengadaan tahunan yang berkisar antara Rp250 hingga Rp375 triliun dari APBN, IPW menilai pengawasan publik mutlak diperlukan — dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan. IPW juga aktif mendorong penerapan e-procurement untuk mengurangi kontak langsung antara penyedia dan pejabat.

Selain pemantauan dan advokasi, IPW menyusun panduan antikorupsi pengadaan untuk membantu masyarakat mengenali risiko kecurangan, sehingga transparansi dapat benar-benar berubah menjadi akuntabilitas.