Indonesia Procurement Watch mengajak warga dan organisasi masyarakat sipil mengambil peran aktif sebagai pemangku kepentingan dalam pengawasan pengadaan. Bertumpu pada panduan antikorupsi pengadaan yang disusunnya, IPW menjabarkan langkah-langkah praktis yang dapat digunakan publik untuk mengenali risiko kecurangan — mulai dari pola penawaran yang janggal, tender dengan peserta tunggal, hingga ketidaksesuaian antara nilai rencana dan nilai kontrak. Dengan membuat data pengadaan mudah dipahami warga, IPW ingin mengubah transparansi menjadi akuntabilitas dan memastikan platform e-procurement benar-benar mewujudkan keterbukaan.
IPW Dorong Alat Pemantau E-Procurement untuk Masyarakat
Siaran Pers Lainnya
Lihat Semua Siaran PersIPW Apresiasi Langkah Polri Ungkap Dugaan Korupsi Mantan Jaksa Jampidsus, Desak Pengusutan hingga Tuntas
Indonesia Procurement Watch (IPW) menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa pada Jampidsus. IPW menegaskan pentingnya penyidikan yang profesional, independen, dan transparan, serta mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum demi menjaga integritas penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan publik.
11 Juli 2026IPW Meminta Presiden Prabowo Bersikap Tegas, Netral, dan Menjaga Imparsialitas Penegakan Hukum di Tengah Dinamika Antar Aparat Penegak Hukum
Indonesia Procurement Watch (IPW) meminta Presiden Republik Indonesia untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi. IPW menilai kepemimpinan Presiden yang tegas dan imparsial sangat penting guna menjaga stabilitas penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. IPW juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berlandaskan prinsip equality before the law, supremasi hukum, akuntabilitas, dan transparansi tanpa pandang bulu.
30 Juni 2026Refleksi Akhir Tahun IPW: Integritas Pengadaan
IPW menengok advokasi setahun dan menegaskan ulang pesan intinya: pengawasan harus dimulai dini dan melibatkan publik.