IPW berpendapat transparansi pemilik manfaat — orang-orang sebenarnya yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan peserta — adalah hal mendasar bagi pengadaan yang jujur. Tanpanya, beberapa perusahaan yang "bersaing" bisa berujung pada pemilik yang sama, mengubah tender menjadi sandiwara yang tampak kompetitif di atas kertas. IPW menyerukan agar informasi pemilik manfaat dikumpulkan dan dibuat dapat diakses sehingga konflik kepentingan dan afiliasi tersembunyi terdeteksi sebelum, bukan bertahun-tahun setelah, kontrak ditetapkan.
IPW: Transparansi Pemilik Manfaat Penyedia Wajib
Siaran Pers Lainnya
Lihat Semua Siaran Pers13 Juli 2026
IPW Apresiasi Langkah Polri Ungkap Dugaan Korupsi Mantan Jaksa Jampidsus, Desak Pengusutan hingga Tuntas
Indonesia Procurement Watch (IPW) menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Jaksa pada Jampidsus. IPW menegaskan pentingnya penyidikan yang profesional, independen, dan transparan, serta mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum demi menjaga integritas penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan publik.
11 Juli 2026IPW Meminta Presiden Prabowo Bersikap Tegas, Netral, dan Menjaga Imparsialitas Penegakan Hukum di Tengah Dinamika Antar Aparat Penegak Hukum
Indonesia Procurement Watch (IPW) meminta Presiden Republik Indonesia untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi. IPW menilai kepemimpinan Presiden yang tegas dan imparsial sangat penting guna menjaga stabilitas penegakan hukum, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. IPW juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berlandaskan prinsip equality before the law, supremasi hukum, akuntabilitas, dan transparansi tanpa pandang bulu.
30 Juni 2026Refleksi Akhir Tahun IPW: Integritas Pengadaan
IPW menengok advokasi setahun dan menegaskan ulang pesan intinya: pengawasan harus dimulai dini dan melibatkan publik.