Keluhan yang lazim dari dalam pemerintahan adalah bahwa transparansi memperlambat pekerjaan dan membuat pejabat rentan dicurigai secara tidak adil. Kenyataannya lebih dekat ke sebaliknya. Dalam pengadaan, pejabat yang paling rentan dicurigai justru yang keputusannya tak meninggalkan jejak. Ketika setiap pengumuman, penawaran, dan penetapan tercatat waktu dan tersimpan dalam sistem elektronik, keputusan yang jujur dapat dibuktikan jujur — dan keputusan yang dimanipulasi jauh lebih sulit disembunyikan. Dengan kata lain, transparansi melindungi orang yang berbuat benar setidaknya sebesar ia menangkal orang yang berbuat curang. Itulah sebabnya IPW terus kembali pada permintaan praktis yang sama: alirkan proyek melalui tender terbuka dan layanan pengadaan elektronik nasional, dokumentasikan cara setiap Harga Perkiraan Sendiri disusun, dan terbitkan alasannya setiap kali suatu pengecualian diklaim. Tak satu pun dari ini anti-pejabat. Semua ini pro-akuntabilitas, dan akuntabilitaslah yang membuat publik percaya bahwa sebuah kontrak dimenangkan atas dasar mutu, bukan koneksi.
Transparansi Bukan Beban, Melainkan Perlindungan
Opini Lainnya
Lihat Semua OpiniRUU Perampasan Aset Langgar HAM? Narasi yang Menyesatkan!
Narasi yang menyebut RUU Perampasan Aset melanggar HAM merupakan pandangan yang menyesatkan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Karena itu, pengembalian aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. RUU Perampasan Aset dinilai perlu untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati pelaku, dengan tetap menjamin prinsip hukum yang adil melalui pengawasan pengadilan, hak pembelaan, dan perlindungan pihak beritikad baik. Dengan mekanisme yang tepat, pemulihan aset justru menjadi bentuk perlindungan HAM bagi masyarakat luas.
8 Juli 2026Melindungi Pelapor Berarti Melindungi Uang Publik
Orang yang pertama melihat kejanggalan pengadaan adalah orang dalam. Jika mereka tak bisa melapor dengan aman, publik tak pernah tahu apa yang mereka ketahui.
24 Juni 2026Kecepatan Darurat Tak Boleh Jadi Alasan Menghindari Keterbukaan
Krisis membenarkan pembelian yang lebih cepat. Ia tak membenarkan pembelian dalam gelap — dan kecepatan semestinya selalu diikuti keterbukaan.