Keadaan darurat itu nyata, begitu pula kebutuhan untuk berbelanja cepat ketika nyawa atau penghidupan dipertaruhkan. Aturan memang tepat mengizinkan jalan pintas agar bantuan tiba tepat waktu. Persoalannya, jalan pintas yang sama mengendurkan dokumentasi dan kompetisi justru pada saat dana besar bergerak cepat dan perhatian publik tertuju ke tempat lain. Sejarah menyediakan terlalu banyak contoh belanja darurat yang perlu pada saatnya, tetapi tak terpertahankan bila ditengok kembali. Jalan tengah yang masuk akal bukan memperlambat penanganan, melainkan mendesak agar kecepatan dibayar kembali dengan keterbukaan: terbitkan kontrak darurat segera setelah krisis mendesak berlalu, ungkapkan siapa dibayar berapa dan mengapa penunjukan langsung dipakai, serta serahkan hasilnya pada penelaahan setelah kejadian. Memperlakukan pengadaan darurat sebagai permanen bebas dari pengawasan adalah cara sebuah kebutuhan sementara berubah menjadi kebiasaan yang menetap. Publik akan memaafkan keputusan cepat yang dibuat dengan iktikad baik; yang menggerus kepercayaan adalah penolakan, di kemudian hari, untuk menunjukkan buktinya.
Kecepatan Darurat Tak Boleh Jadi Alasan Menghindari Keterbukaan
Opini Lainnya
Lihat Semua OpiniRUU Perampasan Aset Langgar HAM? Narasi yang Menyesatkan!
Narasi yang menyebut RUU Perampasan Aset melanggar HAM merupakan pandangan yang menyesatkan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Karena itu, pengembalian aset hasil kejahatan menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. RUU Perampasan Aset dinilai perlu untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati pelaku, dengan tetap menjamin prinsip hukum yang adil melalui pengawasan pengadilan, hak pembelaan, dan perlindungan pihak beritikad baik. Dengan mekanisme yang tepat, pemulihan aset justru menjadi bentuk perlindungan HAM bagi masyarakat luas.
8 Juli 2026Melindungi Pelapor Berarti Melindungi Uang Publik
Orang yang pertama melihat kejanggalan pengadaan adalah orang dalam. Jika mereka tak bisa melapor dengan aman, publik tak pernah tahu apa yang mereka ketahui.
20 Mei 2026Data Terbuka Mengubah Transparansi Menjadi Akuntabilitas
Menerbitkan informasi pengadaan hanyalah langkah pertama. Data terbuka yang terstruktur-lah yang mengubah tumpukan dokumen menjadi pola yang bisa dilihat siapa saja.